FITK NEWS – Dalam upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan mutu pendidikan Islam di era digital, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) berkolaborasi dengan anggota DPR RI Komisi VIII, Hj. Dini Rahmania, S.IAN., M.M., menyelenggarakan kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) #1 bertema “Mewujudkan Madrasah Inklusif, Peran Kepala Madrasah dalam Mengelola Keberagaman Peserta Didik”. Kegiatan yang digelar di Yayasan Darul Falah Tegalsiwalan, Probolinggo, pada Sabtu, 18 Oktober 2025, ini dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri atas kepala madrasah, guru, dosen, dan masyarakat pemerhati pendidikan Islam.

Dalam sambutannya, Hj. Dini Rahmania menegaskan pentingnya kolaborasi antara pesantren, madrasah, kampus, dan legislatif dalam membangun ekosistem pendidikan Islam yang inklusif dan berdaya saing. Ia menekankan bahwa pendidikan Islam harus terbuka bagi semua anak tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus, sesuai prinsip rahmatan lil ‘alamin. “Madrasah harus menjadi ruang tumbuhnya toleransi dan kepedulian sosial, yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kemanusiaan dalam Islam,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Muhammad In’am Esha, M.Ag, selaku Wakil Dekan FITK, menyoroti pentingnya membangun kesadaran inklusif di lingkungan madrasah sebagai bagian dari nilai kemanusiaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Ia menjelaskan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang penyediaan sarana fisik, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya sekolah. “Kepala madrasah harus menjadi penggerak utama yang memastikan semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa riset terbaru menunjukkan daya serap anak terhadap informasi hanya berlangsung tiga menit, sehingga guru perlu menciptakan pembelajaran yang lebih dinamis, kreatif, dan menyenangkan.

Dalam sesi diskusi interaktif, para peserta aktif menyampaikan berbagai aspirasi. Bapak Satu dari MI Miftahul Ulum mengusulkan agar guru PPPK tetap dapat mengajar di madrasah asalnya serta meminta perhatian terhadap ketimpangan dana PIP untuk madrasah swasta. Menanggapi hal itu, Hj. Dini Rahmania menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI terus memperjuangkan agar kebijakan Kementerian Agama berpihak pada madrasah swasta. Sementara itu, Bapak Imam Arif dari MTs Miftahul Ulum menyoroti keterlambatan tunjangan sertifikasi dan kesenjangan kesejahteraan guru madrasah swasta. Hj. Dini menegaskan bahwa Kemenag berkomitmen untuk mencairkan tunjangan tersebut pada tahun berjalan serta memperjuangkan kesetaraan hak bagi guru madrasah di seluruh Indonesia. Adapun Bapak Ahmad Muslim menyoroti masalah infrastruktur madrasah yang belum layak. Ia mendapat arahan langsung agar memanfaatkan peran wakil rakyat dalam menyampaikan proposal bantuan ke kementerian terkait secara resmi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari safari pendidikan ke-12 yang dilakukan Hj. Dini Rahmania di berbagai wilayah Jawa Timur. Forum ini menjadi wadah strategis bagi para kepala madrasah, guru, dan akademisi untuk berdialog langsung mengenai isu-isu pendidikan Islam serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Melalui kegiatan ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersama DPR RI menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat pendidikan Islam yang inklusif, adaptif, dan berkeadaban. Diharapkan kegiatan ini mampu menginspirasi madrasah untuk terus berinovasi, mengembangkan praktik pendidikan yang adil dan ramah bagi semua peserta didik, serta mencetak generasi Islam yang cerdas, toleran, dan siap menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

More information:
Email : fitk@uin-malang.ac.id
Website: fitk.uin-malang.ac.id
Instagram : fitkuinmlg
Layanan :
– WA : 0816561337 (15. Layanan FITK)
– Link mobile : dumas.uin-malang.ac.id (15. Layanan FITK)