FITK NEWS –Proses Demokratis yang efektif meniscayakan kerja parlemen yang nyata. Untuk itu, dibutuhkan penyusunan regulasi hendaknya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai bahan dalam pengayaan produk legislasi yang menyentuh langsung persoalan publik. Demikian salah satu poin penting yang mengemuka dalam kunjungan Sekretariatan Jenderal DPR RI pada (3/10) kemarin di microteaching FITK UIN Maliki Malang.

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen DPR RI Helmizar mengungkapkan, Sosialisasi Laporan Kinerja DPR RI merupakan salah satu agenda utama tIm Penyusun Laporan Kinerja DPR RI Periode 2014-2019 Tahun Ketiga, Tahun Sidang 2016-2017. “Laporan Kinerja Tahun Kedua DPR RI ini mencakup kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Sidang 2015–2016. Pada dasarnya kinerja DPR RI terkait dengan pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh DPR RI sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,” katanya.

Dekan FITK UIN Maliki Malang,  Dr. H. Nur Ali, M.Pd menegaskan peran perguruan tinggi kini kian sentral dalam penguatan kelembagaan legislatif. “Kekuatan riset dan sebagai salah satu ujung tombak terdepan dalam pengabdian masyarakat menjadikan perguruan tinggi memiliki banyak data yang merupakan cerminan dari kondisi riil di masyarakat,” jelas Ali

Tujuan utama sosialisasi sebenarnya ingin menggali masukan, saran dan kritik dari civitas akademika UIN Maliki Malang. Masukan tersebut menjadi bahan dalam pengayaan terhadap penyusunan laporan kinerja DPR RI.

Dalam kesempatan yang sama, Yuanda Kusuma salah satu dosen FITK UIN Maliki Malang memberikan masukan perlunya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem android untuk memperkuat keterbukaan informasi DPR ke publik

Kabag Penerbitan Setjen DPR Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP, menegaskan pihaknya tak memungkiri bahwa kinerja DPR RI selama ini masih banyak kelemahan. “Salah satunya mengenai sistem penganggaran di DPR yang masih mengikut pola pemerintah sehingga belum mampu secara spesifik men-cover seluruh kebutuhan DPR,”katanya. Menurutnya hal itu merupakan masukan yang patut diaperesiasi. “Ini menjadi masukan yang berharga untuk menyebarluaskan apa yang dilakukan DPR kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan tahu dan bahkan akan memberikan isu yang mengerucut dan sesuai keinginan masyarakat untuk diangkat menjadi produk legislasi yang pro-rakyat,” pungkasnya. (Angga)